Lampiran per-38 pj 2013

Pajak 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tetap dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

hockeystation78.ru
 Manual de aromaterapia y aceites esenciales pdf

11 Mar 2014 Lampiran PER-24/PJ/2013 ttg Perubahan Kedua PER-38/PJ/2009 ttg PER-26/PJ/2013 hanya mengubah format SPT 1770 SS, dimana SPT  Download Form SPT Masa, SPT Tahunan, SSP, dan SSBP 2013 dan 2014. Selamat sore para pembaca yang budiman, tak terasa 2013 sudah berlalu, dan itu artinya saatnya menyusun dan membuat laporan pajak tahun takwim 2013.

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. 8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan

Download Aplikasi SSP Pajak BOS Otomatis Format Excel - Bagi bendahara BOS pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah SSP (Surat Setoran Pajak).SSP merupakan bukti pembayaran pajak yang berupa formulir yang dikirim ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sesuai ketentuan UU No.36 tahun 2008, PER-19/PJ/2014, dan PMK-162 Tahun 2012 (PTKP terbaru 2013). Wajib pajak hanya meng-input data-data, maka secara otomatis akan masuk dalam formulir 1770 berikut besarnya PPh Kurang Bayar. Jika melihat regulasi formal yang mengatur mengenai Surat Setoran Pajak, wajib pajak bisa melihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009, yang telah diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013. Segala hal terkait SSP dan detailnya bisa ditemukan pada peraturan ini. diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor. Uraian Pembayaran diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Perubahan data harus melalui permohonan, menggunakan formulir sesuai Per-20/PJ/2013. Lihat di poin B.1 diatas. SPT hanya sarana untuk pelaporan penghasilan yang diterima, pajak yang dibayarkan (termasuk pajak yang dipotong atau dipungut), jumlah harta (aktiva), kewajiban (hutang) dan jumlah yang menjadi tanggungan.

Ghidelli C, Mateos M, Rojas-Argudo C, Pérez-Gago MB. 2013. Antibrowning effect of antioxidants on extract, precipitate, and fresh-cut tissue of artichokes.

Lampiran yang disyaratkan a. c:::J SSP Lembar Ke-3 PPh Pasal 29; b. CJ Neraca dan Laporan Rugi Laba; c. c:J Rekapitu!asi peredaran bruto dan/atau penghasilan lain dan biaya; d. c::J Oaftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari… Pada lampiran Per22/PJ/2013 diatur m e n g e n a i metode y a n g dapat dipakai u n t u k pembebanan jasa, yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang i n d e p e n d e n (comparable uncontrolled price), cost-plus method, transaction… Namun disadari bahwa informasi/data dari kedua faktor tadi tidak selalu tersedia sehingga diperlukan formula tambahan untuk memproyeksikan atau memperkirakan kuantitas penjualan setahun/volume dan harga jual per unit. 1 Ringkasan Rancangan Penggabungan PT XL Axiata Tbk DAN PT AXIS Telekom Indonesia Ringkasan Rancangan Penggabungan INI P Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/Pj/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan… PER – 20/PJ/2013 s.t.d.t.d.PER – 38/PJ/2013 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun… 3 ISI Kandungan Halaman Objektif Kajian 1 Audit Keadaan Semasa 4 Cadangan Jangka Pendek 15 Permintaan Perjalanan Pada Masa Hadapan 24 Plan Jangka Panjang 33 Anggaran Kos Semua Projek Yang Dicadangkan 38 Plan Pelaksanaan dan Aliran Kos…

peraturan direktur jenderal pajak nomor per - 38/pj/2009 SE-53/PJ/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 Pelaksanaan PMK No.163/PMK.03/2012 Tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan PPN Atas KMS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 53/PJ/2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series bulanan periode Januari 2009 hingga Desember 2013. Hasil analisis dengan menggunakan metode OLS menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi pembiayaan perbankan syariah secara… 1 Ekspresi Fragmen Antibodi Untai Tunggal (SCFV) ANTI-Egfrviii PADA Permukaan SEL Pichia Pastoris Pratika Viogenta Sekol 1 Analisis Pengembangan KOPI Ekstrak Sebagai Upaya Diversifikasi Ekspor KOPI Indonesia Siska Fibriliani Sahat Sekolah PA Dasar hukum pengaturan tentang bentuk formulir SSP berikut penjelasannya dapat anda temukan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 yang disempurnakan dengan Nomor PER-24/PJ/2013. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan Bagan Perkiraan Standar menjadi Bagan Akun S Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak lampiran v surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-60/pj/2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-20/pj/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha

peraturan pajak surat edaran direktur jenderal pajak nomor : se - 60/pj/2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajaknomor per-20/pj/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusuha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kerja pajak, serta perubahan data dan SPT PPh 21/26 s.d Tahun 2013 (digunakan sampai dengan Masa Pajak Desember 2013) Formulir 1721 Lampiran T; SSP mulai 1 Juli 2009 (PER-38/PJ/2009) -Baru- SPT PPh 21/26 s.d Tahun 2013 (digunakan sampai dengan Masa Pajak Desember 2013) Formulir 1721 Lampiran T; SSP mulai 1 Juli 2009 (PER-38/PJ/2009) -Baru- Bentuk dan isi formulir SSP adalah sebagaimana yang ditepkan dalam lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Jika rekan ingin aplikasi Perpajakan ini tidak menyatu antara SSP dan SPT bisa berkunjung di halaman ini SSP dan SPT ,Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013 Diubah Terakhir Menjadi PER-38/PJ/2013 tentang . Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Lampiran. ,Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-03/PJ/2013 pasal 2 tentang . Penyuluhan Perpajakan. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Program dilengkapi dengan aplikasi pembuatan lampiran 1721-I. Sesuai dengan ketentuan Bea Jabatan, Tarif pajak, dan PTKP terbaru 2013 (UU No.36 tahun 2008, PER-31/PJ/2012, dan PMK-162 Tahun 2012). Note : Tersedia juga Aplikasi Bukti Potong 1721-A1 untuk pemenuhan kewajiban pajak 2012. lampiran i peraturan direktur jenderal pajak nomor per-38 pj 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak; peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32 pj 2013 tentang tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013

Data sekunder tersebut berupa hasil tangkapan dan upaya tangkapan dari ikan kurisi yang didaratkan di PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tahun 2006-2013. 1 Fisiologi, Anatomi DAN Sistem Perakaran PADA Budidaya PADI Dengan Metode System OF RICE Intensification (SRI) DAN PENG 1 Abstrak Jumlah pengguna e-spt PPh Pasal 21 dari tahun ketahun tidak mengalami kenaikan yang berarti. Berbagai upaya te Remunerasi dan Fasilitas (BOD & BOC) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/SK/2013.042 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 dengan risalah Nomor: S.017/00.N14/BUMN/4/2013 tanggal 29 April… 1 Kemampuan Membaca Permulaan PADA Siswa Tunagrahita Ringan Kelas Dasar 1 Sekolah LUAR Biasa Sekar Teratai 1 Srandakan B 1 Studi Kelayakan Investasi Hotel BEST Western Premier Kapasitas Hotel Bintang TIGA DI Surakarta Syarat Memperoleh Gelar 1 i Pengelolaan Lahan Gambut DI Perkebunan Kelapa Sawit DI Kebun Teluk Bakau, PT Bhumireksa NUSA Sejati, Minamas Plantat

1 Studi Kelayakan Investasi Hotel BEST Western Premier Kapasitas Hotel Bintang TIGA DI Surakarta Syarat Memperoleh Gelar

Formulir 1771 3A-2 Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Pihak Penduduk Negara Tax Haven Country; (PER-38/PJ/2009) -Baru- Kurikulum 2013. bekali diri anda dengan pengetahuan tentang pendaftaran Wajib Pajak dengan membaca PER-20/PJ/2013 dan PER-38/PJ/2013. koneksi internet yang stabil; email yang valid; persyaratan pendaftaran; aplikasi ini telah mengakomodir pengiriman syarat dan lampiran secara online. Siapkan persyaratan yang telah discan sebelum melakukan pendaftaran dan Sesuai dengan Lampiran PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Setoran Pajak, diketahui bahwa : Atas BKP TB dari Luar Pabean adalah Kode Akun Pajak (KAP) adalah 411211 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 101 ; sedangkan se - 67/pj/2015 petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-38/pj/2015 tentang Lebih terperinci KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN I SURAT EDARAN NOMOR SE-39/PJ/2014 TENTANG Program dilengkapi dengan aplikasi pembuatan lampiran 1721-I. Sesuai dengan ketentuan PTKP, Bea Jabatan dan Tarif pajak terbaru (UU No.36 tahun 2008, PER-31/PJ/2009, PER-32/PJ/2009 dan PER-38/PJ/2009). Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan Disebutkan di dalam PER-30/PJ/2015 pada Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak diubah sebagai berikut: Mengubah Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak menjadi sebagaimana